BERITA WATAMPONE– Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, resmi menyatakan kesediaannya untuk terlibat dalam Komite Reformasi Kepolisian yang tengah digagas Presiden Prabowo Subianto. Kepastian itu ia sampaikan usai bertemu dan berdiskusi langsung dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Lewat kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintah mendorong agenda reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
“Dari diskusi itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi, dan saya bisa ikut membantu dalam Tim Reformasi Polri,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, kesediaannya terlibat bukan soal jabatan atau posisi strategis, melainkan bentuk kontribusinya terhadap negara. Ia mengaku tidak mempermasalahkan peran apa yang nantinya akan diemban, yang terpenting adalah mendorong perbaikan sistem penegakan hukum melalui Polri.
Tiga Aspek Kunci Reformasi Polri
Dalam pernyataannya, Mahfud menekankan bahwa reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh dan serius. Ia menyebut setidaknya terdapat tiga aspek utama yang perlu mendapat perhatian:
-
Aturan (regulasi) – Semua perangkat hukum untuk membangun institusi Polri yang baik sebenarnya sudah tersedia dalam undang-undang. Tantangannya bukan kekurangan aturan, melainkan implementasi di lapangan.
-
Aparat (sumber daya manusia) – Profesionalisme anggota kepolisian harus ditingkatkan. Hal ini mencakup kompetensi, integritas, dan independensi aparat dalam menegakkan hukum.
-
Budaya (kultur organisasi) – Menurut Mahfud, inilah aspek paling mendesak untuk dibenahi. Kultur di internal Polri dinilainya sudah bergeser dari semangat pengabdian menjadi praktik yang justru menimbulkan citra negatif di masyarakat.
Baca Juga: Daihatsu Ayla 2023 City Car Irit BBM dengan Biaya Kepemilikan Ramah Kantong
Kultur yang Harus Dibongkar
Mahfud menyoroti bahwa budaya organisasi Polri saat ini menjadi akar dari berbagai persoalan. Ia menyebut adanya kesan bahwa polisi kerap terlibat praktik pemerasan, menjadi “beking” kepentingan tertentu, hingga lemahnya meritokrasi dalam promosi jabatan.
“Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Sehingga enggak banyak yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus itu gimana sih, sudah ada semua di UU. Tetapi kulturnya kok buruk. Kesan orang kalau polisi itu memeras, membeking, dan tidak ada meritokrasi. Orang-orang baik justru susah naik jabatan kalau tidak punya kedekatan dengan pimpinan atau membayar,” tegasnya.
Bagi Mahfud, tanpa pembenahan kultur, regulasi sebaik apa pun akan sia-sia. Ia berharap melalui Komite Reformasi Kepolisian, akar persoalan ini bisa disentuh dan diselesaikan secara nyata.
