BERITA WATAMPONE– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone menegaskan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Rakor PK) Wilayah Sulawesi Selatan yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan strategis ini dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Rakor ini menjadi ajang penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Bupati Bone, didampingi Wakil Bupati, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), serta Ketua DPRD Kabupaten Bone. Kehadiran unsur pimpinan daerah secara lengkap menjadi wujud nyata keseriusan Bone dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi.
Dorong Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bone menyampaikan bahwa pihaknya siap bersinergi penuh dengan KPK dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang berintegritas tinggi.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Kolaborasi dengan KPK menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar Bupati Bone dalam sambutannya.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik dan ekonomi, tetapi juga dari seberapa jauh pemerintahan mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui integritas dan akuntabilitas publik.
Menurutnya, KPK telah menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam mendorong reformasi birokrasi, terutama melalui berbagai program pencegahan seperti Monitoring Center for Prevention (MCP), pendidikan antikorupsi, serta pendampingan implementasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
Rakor Sebagai Momentum Kolaborasi Regional
Rakor Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulsel tahun ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemimpin daerah untuk memperkuat sinergi antarlembaga. Dalam forum tersebut, KPK menekankan pentingnya integritas kepala daerah sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
Selain pemaparan kebijakan nasional dan evaluasi capaian program pencegahan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi dialog interaktif antara pimpinan KPK dan para kepala daerah. Diskusi tersebut membahas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, mulai dari tata kelola anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga transparansi pelayanan publik.
Baca Juga: Kantor Pajak Watampone Gelar Konsultasi Publik Bahas Optimalisasi Layanan
Rakor ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi titik balik dalam memperkuat komitmen nyata daerah terhadap pemberantasan korupsi.
Bone Siap Implementasikan Langkah Konkret
Bupati Bone menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Bone.
Beberapa di antaranya meliputi:
-
Digitalisasi layanan publik guna meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang.
-
Peningkatan transparansi keuangan daerah melalui keterbukaan data dan pelaporan anggaran secara real-time.
-
Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendeteksi dini potensi penyimpangan.
-
Pendidikan dan sosialisasi antikorupsi bagi ASN, termasuk pembentukan zona integritas di setiap perangkat daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai integritas tidak hanya menjadi slogan, tapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap lini pelayanan publik,” tegas Bupati Bone.
