BERITA WATAMPONE– Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada aparat penegak hukum di seluruh Indonesia agar tidak menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang tidak terbukti bersalah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan uang hasil perkara korupsi minyak sawit mentah (CPO) senilai Rp13,2 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum, terutama di lembaga Kejaksaan dan Kepolisian.
“Saya ingatkan terus Kejaksaan, Kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada, untuk motivasi apa pun,” tegas Prabowo, di hadapan jajaran pejabat Kejagung dan tamu undangan.
Pesan Tegas untuk Aparat Hukum
Presiden menekankan bahwa tugas utama aparat hukum adalah menegakkan keadilan, bukan mencari kesalahan. Ia meminta agar penegak hukum menghindari praktik mencari-cari perkara yang bisa merugikan masyarakat maupun dunia usaha.
“Ini saya ingatkan karena Kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga,” ujarnya.
Prabowo mengaku menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait dugaan adanya oknum jaksa di daerah yang memanfaatkan jabatan untuk mencari perkara. Ia menyebut, praktik semacam itu tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga merusak semangat reformasi hukum yang tengah dibangun pemerintah.
“Saya dapat laporan, ada juga yang melakukan praktik-praktik yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Ini harus kita hentikan,” kata Prabowo.
Baca Juga: Viral! Mobil Patwal Sekprov Sulsel Bunyikan ‘Tot Tot Wuk Wuk’ di Jalan
Jangan Tekan Rakyat Kecil
Lebih lanjut, Presiden menyoroti perlakuan aparat terhadap masyarakat kecil yang kerap menjadi korban kriminalisasi atau tekanan hukum yang tidak semestinya. Ia menegaskan bahwa rakyat kecil seharusnya dilindungi, bukan ditekan.
“Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Orang-orang kecil itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat dengan hal-hal yang tidak perlu dicari,” ujarnya dengan nada serius.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian publik karena menyoroti persoalan klasik dalam sistem hukum Indonesia: penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintahan yang ia pimpin berkomitmen membangun penegakan hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial. Ia menilai, keadilan sejati hanya bisa diwujudkan jika aparat hukum menjalankan tugas tanpa motif pribadi maupun tekanan politik.
