BERITA WATAMPONE– Dalam upaya terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada masyarakat, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Watampone menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu, 15 Oktober 2025, bertempat di Aula KPP Pratama Watampone.
Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Pengelolaan Layanan Validasi Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan”, yang menjadi isu strategis mengingat peran penting sektor properti dalam mendukung pendapatan negara maupun daerah.
Diskusi Panel Hadirkan Narasumber Berkompeten
FKP kali ini dikemas dalam bentuk diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidangnya. Di antaranya,
-
Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto, SH, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone,
-
Jumiati Mulking, SH, MKn, Wakil Ketua Ikatan Notaris,
-
Dr. Hasbi Siddik, MPdI, Wakil Rektor II IAIN Bone,
-
serta Dr. Amran, SE, Ak, MPA, Kepala KPP Pratama Watampone, yang juga tampil sebagai panelis utama.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, perwakilan Kantor Pertanahan Soppeng, para notaris dari Bone, Soppeng, dan Wajo, pelaku usaha sektor properti, serta perwakilan media lokal.
Bahas Sinergi Pajak Pusat dan Daerah
Dalam sambutannya, Dr. Amran menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB).
Ia menjelaskan bahwa PHTB merupakan pajak pusat yang pengelolaannya beriringan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) — pajak daerah yang menjadi bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sinergi antara pajak pusat dan pajak daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan layanan perpajakan yang transparan, cepat, dan akuntabel. Melalui FKP ini, kita berupaya menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas instansi,” jelas Amran.
Baca Juga: Lampu Merah di Pusat Kota Watampone Mati Total Pengendara Saling Serobot
Ia menambahkan, salah satu aspek penting dalam proses validasi pajak atas pengalihan hak adalah peran aktif para notaris. Sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan wajib pajak dan proses transaksi, notaris memiliki posisi strategis untuk membantu memastikan kepatuhan dan kelancaran proses administrasi perpajakan.
Salah satu isu yang banyak dibahas adalah sinkronisasi data antara instansi terkait, baik di level pusat maupun daerah, agar tidak terjadi perbedaan informasi yang dapat menghambat pelayanan publik.
FKP juga menjadi wadah bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan menjadikannya bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan serta inovasi layanan.
Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Pajak
Melalui kegiatan ini, KPP Pratama Watampone menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam pelayanan perpajakan, khususnya di bidang validasi pajak atas pengalihan hak tanah dan bangunan.
Kantor Pajak juga berencana memperkuat kerjasama lintas lembaga dengan pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan asosiasi notaris untuk mewujudkan pelayanan terpadu yang lebih mudah diakses masyarakat.
FKP ini diharapkan menjadi momentum mempererat sinergi antarinstansi sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pajak demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
